Iwan Walet Tersangka dan menjadi Tahanan Polres Solo

SOLO - Kapolres Solo Kombespol Asdjimain menyampaikan dalam acara membahas perkembangan situasi terkini di Solo yang diprakarsai Pemkot Solo di Rumah Dinas Loji Gandrung. “Bahwa sudah ada dua tersangka berinisial I dan C. Dua orang tersebut sudah kami tetapkan sebagai tersangka, sekarang ditahan di Mapolresta Solo,” I dan C dinyatakan cukup bukti melanggar pasal 170 KUHP, dengan barang bukti yang disita adalah Sepotong besi (linggis), Batu, Jaket, Supra X 125 AD 5423 HZ. Hadir dalam acara dalam acara ini KH. Sholihan (FKUB), Prof. Dr. dr. Zaenal Arifin Adnan (MUI), Joko Widodo, Dandim, Danrem, Ketua DPRD Solo, Muspika, Tokoh Gandekan, sedangkan hadir dalam elemen Islam adalah MTA, JAT, FPIS, LUIS, HTI dan NU. Hadir juga Aria Bima Anggota DPR RI Ketua MUI mengatakan bahwa kedua belah pihak agar bisa menahan diri. Ia sudah menemui Pimpinan dan Jamaah Masjid Muhajirin selaku pihak korban. Ketua MUI mengingatkan juga bahwa di Kampungnya Iwan di Gandekan pesta Miras ternyata tidak hanya malam Minggu, tetapi hampir setiap hari. Kasus bentrok di Solo patut dicermati juga bahwa sudah ada indikasi “politik”, tidak bisa lepas dari Pencalonan Gurbernur DKI. Edi Lukito selaku Ketua LUIS mengatakan bahwa Kasus ini sebenarnya tak lepas Kasus Kipli di Kusumodilagan Pasar Kliwon. Pada saat itu, paska tewasnya Preman Kipli, sebanyak 117 Jamaah Masjid Muslimin di angkut ke Truk Dalmas dan dibawa ke Ruang Reskrim Poltabes Solo dan diperlakukan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Kanit Tipiter pada saat itu AKP Antonius Digdo Kristanto. Dan akhirnya 7 jamaah masjid ditahan, akhirnya di Vonis 4-5 tahun. Sementara itu, dalam Kasus Iwan Walet ini, hanya 2 orang yang ditahan. "Ini Diskriminatif, dan dirasa tidak adil" ujar Edi Lukito Munawar tokoh Kampung Gandekan mengatakan, “2 hari berturut-turut membuat warga gandekan tidak bisa tenang. Bahkan tidak lagi terdengar suara Azan Ashar di Gandekan pada saat itu, karena penjagaan yang ketat dan gang ditutup. Ia sempat mewacanakan Iwana apa sebaiknya dipindah saja.” LUIS menyayangkan ketidakhadiran Wawali Solo, mestinya Ia bisa menjelaskan ke forum ini tentang posisinya, posisi para preman dan solusi terbaik untuk semua pihak. (endro/moslem idea)

Read More

Korupsi di Instansi Pemerintah

Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi sudah mendarah daging di tubuh para abdi negara, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dari penerimaan PNS yang harus membayar puluhan juta hingga tidak adanya kejelasan karier pada Instansi Pemerintah, bayangkan saja untuk menduduki suatu jabatan di Instansi Pemerintah harus membayar ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah agar bisa duduk sebagai eselon III dan II.

Hal ini tentu sangatlah menuntut pejabat tersebut untuk melakukan korupsi karena untuk mendapatkan jabatan tersebut dia sudah habis-habisan dan ini masuk sangat masuk akal. Ini disebabkan oleh tidak adanya jenjang karier yang jelas di Pemerintahan. Hampir tidak ada Instansi Pemerintah yang mengangkat pejabat berdasarkan golongan, kinerja dan prestasi melaikan hanya berdasarkan Kolega, Kekeluargaan dan terutama karena bayaran yang sangat tinggi. Di daerah Sumatera misalnya untuk menduduki jabatan eselon II harus membayar sebanyak Min. 1 Millyar itu juga tergantung dinas nya (yang basah/kering).

Pemerintah hendaknya lebih jeli menyikapi hal seperti ini, jangan terlalu menyalahkan pejabat yang korupsi karena dia sudah habis-habisan materi untuk mendapatkan jabatan tersebut ditambah lagi tanggung jawab yang besar dan berat, tetapi hendaknya ada penataan sistem dalam karier, kinerja, prestasi, tetapi cobalah mengangkat pejabat berdasarkan kinerja dan prestasi tanpa harus membenani dengan membayar upeti.

Disamping itu selain dalam pengurusan jabatan yang mengeluarkan banyak uang, pengurusan berkas-berkas juga dikenakan banyak biaya, contohnya dalam pengurusan berkala dikenakan biaya min. 20 ribu setiap kali mengurus, kenaikan pangkat/golongan dikenakan biaya hingga 1 jt , pengambilan SK dikenakan biaya min. 500 ribu, penyesuaian Ijasah dikenakan biaya hingga 1.5 jt, dbs.

Hal-hal seperti inilah yang mendorong para abdi negara untuk melakukan berbagai tindakan ambil sana ambil sini, potong sana, potong sini (korupsi) karena dalam segala pengurusan administrasi pribadi saja para abdi negara ini telah di pungli maka mau tidak mau dia akan berbuat demi mengembalikan kerugian yang dialami. Hal ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kinerja para abdi negara dan mengurangi prilaku KORUPSI (antikorupsiana.com/moslem idea)

Read More

FPI dalam Pusaran Media-media

Front Pembela Islam (FPI) menjadi bulan-bulanan media. Berangkat dari sinisme terhadap FPI, akhirnya pemberitaan yang dilakukan sebagian media menjadi tidak obyektif. Kecuali media Islam, beberapa media menyajikan pemberitaan yang mengarahkan pembacanya pada citra buruk FPI.

Sikap sinis ini semakin kentara ketika media menghadirkan berita yang tidak sama antara badan berita dengan judul. Misalnya, Kompas.com tertanggal 12 februari pukul 12.40 WIB, yang menurunkan berita tentang statemen Din Syamsudin terkait penolakan kehadiran FPI di Kalimantan Tengah. Judul berita yang diturunkan Kompas.com adalah “Din Syamsudin: Tolak Ormas Anarkis”. Isi berita tersebut adalah pernyataan Din Syamsudin yang menolak segala bentuk kekerasan. Tidak ada satu kalimat pun dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, di berita itu, yang menyebut “Tolak Ormas Anarkis.”

Pemberian judul di atas menjadi bias karena seolah-olah Din Syamsudin menolak FPI, padahal dalam pernyataannya, Din hanya mengatakan tolak segala bentuk aksi kekerasan yang bisa dilakukan siapa saja. Bisa disimpulkan, Kompas.com sudah melakukan penghukuman terhadap FPI (Trial by The Press) dengan memberikan judul seperti itu.

Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.kompas.com/read/2012/02/12/12403753/Din.Syamsuddin.Tolak.Ormas.Anarkis.

Lain pula yang dilakukan Vivanews.com. Media ini menurunkan sejumlah berita terkait kehadiran FPI di Kalimantan Tengah namun mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Salah satu berita yang cukup bombastis adalah berita dengan judul “Usir FPI karena Warga Dayak Trauma Konflik” tertanggal 14 februari pukul 00:02 WIB.

Dengan judul menggunakan tanda kutip, pembaca disuguhi pernyataan langsung dari seorang pengamat. Redaksi tentu sudah memilih siapa pengamat yang jawabannya sesuai dengan keinginan mereka. Uniknya, ada lead yang memperkuat judul dalam berita itu, “Tak ada terkait agama. Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak radikalisme.” Pemilihan lead semacam ini menjadi biasa dilakukan awak redaksi untuk mengarahkan kemana pembaca akan digiring.

Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.vivanews.com/news/read/287841–usir-fpi-karena-warga-dayak-trauma-konflik-

Detik.com sebagai portal berita internet yang kini dikuasai Transcorp juga tidak kalah menunjukkan sinisme terhadap FPI. Media ini bahkan menghilangkan identitas Habib pada Ketua Umum FPI Muhammad Rizieq Shihab. Di setiap penulisan berita, Detik.com selalu menyebut Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini dari portal berita ini.

Di beritanya lainnya, Detik.com mewawancarai peneliti SETARA Institute yang notabene adalah lawan ideologis FPI. Dalam wawancara itu, FPI digambarkan sebagai organisasi yang kebal terhadap hukum karena merusak tempat-tempat prostitusi , penyebaran miras dan lain sebagainya, namun dibiarkan oleh pemerintah. Statemen peneliti SETARA Institute pun dikutip hanya sebagian oleh Detik.com, karena di akhir badan berita, penulisnya hanya mengutip penggalan kalimat dari berita yang sudah tayang sebelumnya.

Beritanya bisa di lihat http://news.detik.com/read/2012/02/13/020916/1840605/10/insiden-tolak-fpi-di-palangkaraya-bentuk-kekecewaan-pada-pemerintah?nd992203605

Yang harus diperhatikan lebih di Detik.com adalah komentar-komentar dari pembaca yang kebanyakan anonim. Setiap berita menyangkut FPI atau Islam, pasti banyak komentar-komentar sinis, bahkan menghina, yang sepertinya dibiarkan oleh redaksi Detik.com.

Sementara itu, Antaranews.com yang menjadi kantor berita resmi pun menurunkan sejumlah berita yang bisa disimpulkan tidak setuju dengan adanya FPI. Beberapa judul yang ditulis media ini bahkan menunjukkan sikap redaksi yang demikian. Salah satunya adalah berita dengan judul “Warga Dayak Tolak FPI” tertanggal 11 Februari pukul 15:54 WIB. Beritanya http://www.antaranews.com/berita/296896/warga-dayak-tolak-fpi

Antaranews.com rupanya juga menurunkan berita yang sama dengan Kompas.com tertanggal 12 Februari dengan narasumber Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com tidak mengutip satu kata pun tentang ormas anarkis.Dalam artikel itu, Din Syamsudin menekankan tidak ada agama di Indonesia yang menolak keberagaman.

Bagaimana media massa Islam?

Berbeda dengan media-media massa mainstream, media Islam justru melakukan pembelaan terhadap FPI. Sebut saja eramuslim.com, voa-islam.com, arrahmah.com, hidayatullah.com dan republika.co.id. Sebagian dari media massa itu bahkan menyebut Dayak Kafir untuk menunjukkan sikap redaksi.

Mereka mengutip statemen dari seluruh pengurus FPI, pengamat Islam yang menguntungkan FPI, atau statemen-statemen pejabat negara, dalam hal ini kepolisian, untuk memposisikan FPI sebagai pihak yang tidak dirugikan. Hidayatullah.com bahkan tidak ragu menyebut adanya upaya pembunuhan atas apa yang terjadi pada Sabtu (11/2) yang lalu.

Media ini mengutip pernyataan Wasekjen FPI, KH. Awit Masyhuri yang menyebut ada pihak-pihak yang khawatir kepentingan ekonominya terganggu dengan kedatangan FPI. Menurut Awit, sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI di Petamburan untuk meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang konflik agraria seperti Kasus Mesuji– Lampung.

Voice of Al-Islam atau VOA-Islam.com lebih keras lagi menyebut Dayak Kafir atas apa yang terjadi dengan FPI. Media ini juga menunjukkan pembelaan terhadap Habib Rizieq Shihab dan seluruh pendukungnya. Hal ini jelas karena posisi media ini adalah sesuai dengan visi dan misinya yang khawatir dengan nasib umat Islam yang semakin termarjinalkan dengan kelompok-kelompok Kapitalis dan Zionis.

Eramuslim.com yang lebih dulu menjadi portal berita dunia Islam juga membela FPI. Ada yang menarik dari tulisan editorial Media Islam Rujukan ini. Editorial berjudul “Mengapa Menolak Habib Rizieq?” mempertanyakan sikap ambivalensi media terhadap pelaku-pelaku kekerasan di tanah air.

Dalam tulisan itu, Eramuslim mengkritisi arti kekerasan yang sering disematkan pada FPI. Padahal, pada kenyataannya, banyak kekerasan-kekerasan yang dialami umat Islam di daerah, justru dilakukan kelompok-kelompok non-muslim, namun hal itu tidak diungkap media-media massa mainstream.

Dalam kerusuhan Madura vs Dayak, Eramuslim.com mengungkit kembali kerusuhan antara Muslim vs Kristen. Selengkapnya bisa dilihat http://www.eramuslim.com/editorial/mengapa-menolak-habib-riziq.htm

Arrahmah.com yang mengusung tagline Berita Dunia Islam & Berita Jihad Terdepan, mengeluarkan sikap redaksi yang keras. Meminjam pernyataan Ketua bidang Nahi Munkar DPP FPI Munarman, media online ini menghalalkan darah kafir harbi yang menghalang-halangi dakwah Islamiyah.

Bahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dicap sebagai kafir harbi yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Beritanya ada disini: http://arrahmah.com/read/2012/02/11/17991-munarman-kafir-yang-menghalangi-dakwah-adalah-kafir-harbi-halal-darahnya.html

Kebenaran Hakikat vs Kebenaran Prosedural

Dari uraian pemberitaan di atas, terbukti bahwa media-media memiliki banyak kepentingan, bisa ideologis, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Awak redaksi akan menentukan seperti apa wajah media tersebut. Seorang muslimkah dia, liberal, agnostik, kejawen dan sebagainya, akan mempengaruhi berita-berita yang disuguhkan.

Pembaca pun hanya menjadi penonton, yang jika tidak hati-hati dan cerdas, akan terhanyut dan terombang-ambing dalam pusaran informasi yang begitu deras dan terbuka. Independensi media massa pun dipertanyakan, jika melihat dari pemberitaan FPI.

Bahkan, media berperan besar dalam menstigmakan FPI sebagai organisasi pro-kekerasan. Bayangkan saja, setiap ada penggerebekan yang dilakukan FPI, maka jurnalis televisi akan selalu hadir. Tayangan video itu lalu disiarkan secara langsung di setiap program berita. Masyarakat pun tercengang dengan apa yang disaksikannya. Jadilah, FPI tertuduh sebagai ormas kekerasan.

Apakah kekerasan hanya dilakukan FPI? Jawabnya tidak. Kita semua tahu bahwa pelaku kerusuhan di daerah banyak juga yang dilakukan oleh non-muslim. Namun, porsi pemberitaannya tidak sama dengan apa yang dilakukan FPI.

Jika kita melihat hakikat yang dilakukan FPI, maka kebenaran yang diusung tidak terbantahkan. Maksudnya begini, siapa pun pasti setuju bahwa minuman keras, prostitusi, perjudian dan sejenisnya adalah tindak kejahatan yang harus diberantas. Tidak perlu ditanya betapa banyak bukti kehancuran akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kecuali bagi penganut adanya kebenaran relatif, maka hal-hal tersebut tentu tidak berlaku.

Apa yang dilakukan FPI secara hakikat adalah benar, karena mereka menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang sudah endemik. Kekerasan yang mereka lakukan biasanya menjadi pilihan terakhir, karena adanya kelompok penentang. Pun hingga saat ini, kekerasan itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Bandingkan dengan kekerasan di daerah, misalnya Ambon, Poso, Bima, Makassar dan lainnya sebagainya, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kebenaran hakikat yang diyakini FPI bertabrakan dengan kebenaran prosedural yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ambil contoh kasus Perda Miras yang ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri berdalih Perda-perda Miras bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. Oleh sebab itu, muncul wacana pencabutan Perda-perda tersebut.

Secara prosedural perundang-undangan, upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar untuk mencabut Perda-perda tersebut. Tapi, secara hakikat, dia akan bertabrakan dengan kebenaran yang diyakini umat Islam secara mayoritas.

Inilah contoh kasus yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok seperti FPI. Selama kebenaran prosedural tidak berdasarkan kebenaran hakikat, maka akan selalu lahir generasi pembela Islam. Dan, bagi mereka yang sungguh-sunggu memerangi FPI dikhawatirkan terjangkit penyakit Islamophobia yang wabahnya sudah mendunia.

Penulis: Mohamad Fadhilah Zein (Produser TvOne)

sumber: eramuslim

Read More

Dikhawatirkan Membongkar keBobrokan Pejabat, FPI dihadang Gerombolan Preman di Palangkaraya

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA menilai, insiden penghadangan anggotanya di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya pada Sabtu (11/02/2012) siang yang kemudian berlanjut dengan penggagalan pendirian FPI di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sarat dengan muatan politis.
Habib Rizieq menganggap, massa penghadang yang mengatasnamakan Suku Dayak tersebut merupakan binaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Teras Narang.
Diduga olehnya, ada skenario yang harus diperhatikan di balik penolakan massa terhadap utusan FPI. Skenario itu, menurutnya, berupa penyesatan opini publik bahwa seakan-akan keberadaan FPI di Kalimantan Tengah dapat mengganggu kestabilan masyarakat terutama Suku Dayak. Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq menilai hubungan warga Dayak dengan FPI selama ini sangat baik.
Menurut Rizieq, kedatangan FPI ke Palangkaraya merupakan ancaman bagi sejumlah penguasa dan pengusaha di Kalimantan Tengah.
Dia lantas memberi contoh, gerombolan yang merangsek masuk ke Bandara Tjilik Riwut dioperatori oleh Yansen Binti dan kawan-kawannya. Yansen, kata Rizieq, ditenggarai sebagai gembong narkoba terbesar di Kalimantan Tengah yang sampai saat ini masih belum mampu disentuh polisi.
Operator lapangan selanjutnya dalam insiden tersebut, masih menurut Rizieq, adalah Lukas Tingkes. Lukas merupakan seorang terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan PK MA dan sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) sejak Desember 2011, jelasnya.
sedangkan Menurut Haji Budi salah satu anggota DPRD Kabupaten Seruyan membantah Pemberitaan sejumlah media nasional yang menganggap masyarakat Dayak menolak kedatangan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah
“Apa yang dikatakan mereka bahwa FPI ditolak keras oleh warga Dayak itu tidak benar,” tegasnya kepada wartawan saat menyambangi Mabes Polri bersama rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI di Jakarta (13/2/2012).
Masyarakat Kalimantan Tengah, aku Budi, sangat mendukung keberadaan FPI. Malahan, lanjut dia, warganyalah yang meminta kepada Habieb Rizieq Shihab untuk membentuk kepengurusan FPI di Kalimantan Tengah.
“Saya pengen luruskan, kami akan tetap melaksanakan pembentukan kepengurusan FPI di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Kapuas dalam jangka yang secepatnya,” imbuh Koordinator Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tersebut. (hidytlh/risalahtauhidnews)

Read More

Beda Aqidah dengan umat Islam, Syi'ah bukan Islam

Jakarta - Sesungguhnya, akidah kita umat Islam tidak sama dengan akidah Syi’ah. Jelas, Syi’ah itu merupakan induk kesesatan. Jadi anggapan akidah Sunni sama dengan akidah Syiah adalah sebuah kerancuan yang luar biasa. Ini penipuan yang nyata.
“Meski kelak suatu saat, ada kerja sama antara umat Islam dengan kalangan Syi’ah di dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan berarti akidahnya sama,” ujar Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam situsnya Nahi Munkar.
Seorang tokoh NU sendiri, seperti KH Irfan Zidny MA (almarhum), pernah merasa gusar terhadap sikap sejumlah intelektual dan ulama yang memposisikan Syi’ah sama saja dengan Sunni, padahal mereka itu tidak tahu banyak soal Syi’ah.
Perbedaan akidah itu jelas, jika menyimak doktrin tentang Tahrif al Qur’an yang dimunculkan syiah untuk mendukung konsep Imamah, maka akan didapati hampir seluruh ayat-ayat Al Qur’an ditakwilkan untuk mendukung kekhilafahan Ali bin Abu Thalib ra, seperti dalam QS Al Maidah : 55 dan 67. Bahkan untuk tujuan tersebut, mereka tidak segan-segannya untuk menambah ayat –ayat di dalam Al Qur’an. Sehingga muncullah doktrin-doktrin di bawah ini :
Al Qur’an yang sebenarnya terdiri dari 17.000 ayat. Yang bisa mengumpulkan dan menghafal al Qur’an persis seperti apa yang diturunkan oleh Allah hanyalah para imam. Mereka mempunyai Mushaf Fatimah, yang tebalnya tiga kali lipat dari al Quran yang dipegang kaum muslimin sekarang, dan tidak ada satu hurufpun yang ada dengan al Qur’an sekarang.
Tentunya, masih banyak doktrin-doktrin Syiah yang bertentangan dengan aqidah umat Islam, bahkan doktrin-doktrin tersebut bisa mengganggu keamanan masyarakat, karena berujung pada revolusi berdarah untuk merebut kekuasaan. Oleh karenanya, umat Islam harus selalu waspada dengan gerakan-gerakan seperti ini, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau seperti pembantaian umat Islam secara masal yang terjadi di Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah.
Kemudian terulang kembali di saat jatuhnya Saddam Husain, begitu juga sabotase berdarah yang terjadi di Mekkah al Mukarramah yang diikuti dengan pencurian Hajar Aswad, konflik berdarah yang tidak kunjung selesai yang terjadi di Pakistan, Yaman, dan Bahrain serta peristiwa –peristiwa lainnya, agar semua itu bisa dihindari khususnya di negara Indonesia yang mayoritas umat Islamnya bermadzhab Ahlus Sunah.
Sebenarnya orang yang mengatakan Al Quran Syi`ah tidak ada bedanya dengan Al Quran Sunni, dakwaan dan perkataan ini adalah usaha untuk mendekatkan antara syi`ah dan sunni. Akan tetapi bagi siapa yang mengetahui hakikat ajaran syi`ah, maka ia akan mengetahui bahwa usaha itu tidak mungkin. Al Qurannya saja sudah berbeda apalagi yang lain. Maka janganlah kita terpikau oleh rayuan Syi`ah yang mengakatakan kita harus bersatu dan harus bersaudara, karena kita tidak akan bisa bersatu dengan mereka bagaikan air dengan minyak. (risalahtauhidnews/moslem-idea
)

Read More

Ustadz (ABB) : “Tanpa Negara Islam, syariat tidak bisa ditegakkan”

JAKARTA – Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) kembali menegaskan pentingnya kaum Muslimin memiliki kekuasaan untuk menerapkan atau menjalankan syariat Islam. Tanpa negara Islam, maka kaum Muslimin tidak akan pernah bisa menerapkan syariat Islam secara kaafah (sempurna). Demikian pernyataan beliau di rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta.
Ust Abu Bakar Ba'asyir memberikan nasihatnya kepada kita semua umat Islam di negeri ini. Menurut beliau, masalah mendasar yang melanda umat Islam di negeri ini adalah karena tidak faham masalah tauhid. Padahal kata beliau, tauhid dan iman adalah ruh Islam, yang apabila rusak maka semua amalan dalam Islam batal dan tidak diterima oleh Allah SWT.
Perusak tauhid umat Islam menurut beliau adalah faham murjiah, yang mengatakan bahwa iman cukup di dalam hati. Artinya, faham murjiah ini menetapkan bahwa syarat sahnya iman hanya pada keimanan dalam hati dan ikrar lisan. Tidak ada amal yang menjadi syarat sahnya iman. Maka menurut faham ini tidak ada amal yang membatalkan iman.
Ustadz Abu Bakar Ba’asyir menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka, seseorang bisa batal imannya jika lisannya mengucapkan kekufuran, atau amal perbuatannya melakukan kekufuran.
Parahnya, faham murjiah yang menurut beliau lebih berbahaya daripada kesesatan khowarij, saat ini banyak dianut ummat Islam di Indonesia. Ummat Islam saat ini banyak yang terjerumus ke dalam kemurtadan karena doktrin sesat murji’ah ini. Kesesatan faham murji’ah ini banyak dimanfaatkan oleh toghut yang menguasai negara-negara ummat Islam termasuk toghut di Indonesia. Padahal kata Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, para toghut ini jelas-jelas menolak perintah Allah SWT untuk mengatur negara dengan syariat Islam secara kaafah (sempurna).
Dan beliau berpesan kepada ummat Islam agar mengganti rezim toghut ini dengan sistem Islam. Ummat Islam harus memiliki kekuasaan, negara Islam, Daulah Islam, atau apapun namanya, agar syariat Islam dapat diterapkan secara sempurna, dan hal ini adalah tuntutan tauhid.
Adapun jalan, atau strategi untuk mencapai hal itu menurut beliau hanya dua, yakni dakwah dan jihad. Tidak akan pernah bisa negara Islam diterapkan dengan jalan demokrasi yang syirik, karena itu mencapur adukkan antara yang haq (Islam) dengan yang batil (demokrasi). Hanya dengan dakwah dan jihad, ummat Islam dapat mendirikan negara Islam yang kemudian menerapkan syariat Islam secara kaafah (moslem-idea)

Read More

Nasir Abbas Mengkampanyekan Deradikalisasi Kpd Ust. Abu Bakar Ba’asyir

JAKARTA - Siang itu kamis, 01 Desember 2011 kepala Rutan Bareskrim menyampaikan kepada Ust. Abu Bakar Ba’asyir bahwa nanti sore prof. Ahmad Syafi’i Mufid dari Departemen Agama akan datang kembali untuk membesuk, yang sebelumnya sempat datang menemui Ustadz Abu pada senin, 28 November 2011 untuk bertukar pikiran mengenai dien (baca:agama) Islam. Ust.Abu berpikir bahwa Prof. Ahmad Syafi’i mungkin akan melanjutkan pembahasan kemarin karena ustad abu sempat memberikan buku karya beliau selama di Bareskrim yaitu Buku Risalah Tauhid dan Iman.

Sebelum ashar Ust. Abu dipanggil ke ruangan karena tamunya sudah datang. Ternyata yang datang bukan prof. Ahmad Syafi’i, namun tiga orang yang sudah sangat dikenal loyalitasnya kepada toghut dan perlawanannya terhadap para mujahidin dan ulama yang berjihad khususnya di Indonesia. Mereka adalah Nasir Abbas, Abdurrahman al Ayyubi, dan satu orang lagi teman mereka yang kurang dikenal.

Ust. Abu menerima baik kedatangan mereka. Di awalnya seperti biasa mereka menanyakan kabar kesehatan ustad. Setelah itu mereka pun mulai berdialog. Ustad menyampaikan kepada Nasir Abbas; “Antum itu sudah kafir sebaiknya antum segera bertaubat, berhentilah membantu toghut dalam memerangi mujahidin. Taubat antum yang paling baik adalah pergi saja ke Afganistan atau ke Yaman sana untuk berjihad dan jangan pulang kembali, itu yang terbaik untuk antum.” Kata Ust. Abu tenang kepada Nasir. Nasir Abbas hanya terdiam mendengar Ustad. Abu menyampaikan itu. Salah seorang lagi Abdurrahman al ayyubi langsung menyampaikan bahwa: “Ustad tidak berhak mengkafirkan beliau, karena hakimlah yang mempunyai hak untuk menetapkan itu”.

Lalu Ust. Abu menjelaskan bahwa: “memang saya tidak berhak mengkafirkan siapa saja, tetapi saya tidak berani tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Alloh dan Rosullulloh. Jadi yang mengkafirkannya itu bukan saya, saya hanya menjelaskannya saja bahwa perbuatannya itu dikafirkan oleh Alloh dan Rosululloh”
Ustadz juga menjelaskan bahwa N.K.R.I ini adalah negara kafir. Namun Abdurrahman al ayyubi menentang keras pernyataan ustad abu tersebut. “Indonesia ini adalah negara Islam ustad, karena mayoritas penduduknya adalah orang Islam dan jihad itu diperbolehkan kalau amirnya memerintahkan untuk berjihad (maksudnya amir: SBY)” tegas abdurrahman al ayyubi.

Kembali Ust.Abu menjelaskan kepada mereka: “dulu waktu saya masih di Malaysia, saya pernah disampaikan oleh ulama dari Thailand. Bahwa hati-hati kepada orang-orang salafi. Kalau kami (ulama thailand tersebut) menamakan mereka salafi dakhili. Karena mereka bentukan intern kerajaan Arab Saudi. Setelah saya pulang ke Indonesia saya melihat dan menemukan orang-orang salafi dakhili tersebut. Dan saya menyimpulkan bahwa paling sedikit ada dua tujuan salafi dakhili tersebut yaitu: satu menentang jihad dengan alasan tidak boleh jihad sebelum ada khilafah, kedua membantu toghut dengan alasan negara Islam itu adalah negara yang mayoritas penduduknya orang Islam di dalamnya masih terdengar suara azan.”

Akhirnya dialog yang terjadi tidak berujung (baca:alot), Ustadz Abu pun menyampaikan bahwa: “saya siap mempertanggungjawab dan berdialog serta kalau perlu saya siap untuk bermubahalah”. Abdurrahman Al Ayyubi pun menyampaikan: “saya juga siap berdialog dan mempertanggungjawabkan pernyataan saya”. Setelah hampir satu jam merekapun pamit pulang. (JMC)

Read More